HUT KOTA MAGELANG, QUO VADIS ? (01)

(Refleksi Kritis Perayaan HUT Kota Magelang 2010).

Oleh: Mualim M Sukethi.

Borobudurlinks, 27 April 2010. Untuk kesekian kalinya Kota Magelang memperingati hari jadinya (HUT). Konon, rangkaian acara yang berlangsung sepanjang bulan April 2010, ini memiliki arti strategis bagi pengembangan senibudaya dan pariwisata Magelang. Untuk keperluan borobudurlinks saya menyempatkan diri pulang kampung, dan menyaksikan beberapa rangkaian acara yang diadakan.
Pada kesempatan itu, saya sempat menyaksikan pagelaran wayang kulit dengan lakon ‘Wahyu Pamong Negara’ , yang berlangsung pada tanggal 10 April 2010, di kampung Meteseh. Selain itu, saya juga menyaksikan acara puncaknya, yakni kirab atau parade dan grebeg gethuk, yang berlangsung pada tanggal 11 April 2010, di seputar alun-alun Kota Magelang. Selebihnya adalah acara olahraga yang telah menjadi rutin, sekedar hura-hura, bukan olahraga prestasi.
Dari kedua acara itu, yang merupakan acara pokok, saya melihat ada kesia-siaan atau kemubaziran dari acara yang menghabiskan biaya hampir 1 milyar rupiah itu. Seharusnya sudah waktunya kita mempertanyakan semua itu. Setelah ke sekian kali diadakan, apa manfaat acara itu bagi pengembangan kebudayaan dan pariwisata, bagi pemberdayaan ekonomi, dan bagi kepentingan masyarakat Magelang secara umum ?

FEODAL.

Beberapa hari lalu, Mbilung Sarawita – facebooker dari Magelang, menulis di grup ‘Magelang Kota Harapan’ tentang ‘Dosa-dosa Panitia Pentas Wayang Kulit HUT Magelang’. Pada intinya tulisan itu menyoroti sikap feodal elitis dari panitia pentas wayang beberapa tahun terakhir, yang selalu menempatkan pejabat dan tokoh masyarakat di tempat terhormat ketika menikmati sajian teater tradisional itu.
Sedangkan masyarakat kecil cukup menonton di pinggiran, berdesakan, basah kuyub kalau hujan, dan…. pokoknya serba tidak enak sajian bagi wong cilik itu. Lantas, Mbilung mempertanyakan, bagaimana mau mengajak rakyat mencintai kesenian dan kebudayaan sendiri kalau selalu diperlakukan tidak adil seperti itu? Kalau ditempatkan dalam konteks hiburan, untuk siapa hiburan itu diperuntukan, untuk pejabat atau rakyat ?
Situasi yang sama juga terlihat pada pementasan wayang kulit di Meteseh. Lakon yang didalangi oleh Ki Wiyanto itu juga menempatkan masyarakat kecil cukup di pinggiran arena. Deretan kursi yang tersedia ditempati oleh para elite Magelang yang terhormat. Bahkan arena di depan layar digunakan sebagai sarana parkir sepeda motor para pejabat itu.

Ini ironis. Seharusnya arena di depan layar merupakan tempat utama menikmati wayang kulit ,sebagai seni pertunjukan yang memanfaatkan kekuatan imaji bayangan hasil perpaduan cahaya dan gerak berbagai wayang yang dimainkan sang dalang.
Memang pertunjukan wayang kulit akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang cenderung menggeser konsep dasar wayang sebagai seni ‘bayangan’. Penonton lebih suka menonton dari belakang arena, atau secara langsung menikmati dalang, nayaga, pesinden dan para bintang tamu unjuk kebolehan. Mereka tak peduli lagi pada keindahan seni ‘bayangan’ yang menjadi kekuatan wayang kulit.
Hal ini merupakan akibat dari beberapa inovasi yang ‘terpaksa’ dilakukan para dalang sekedar memuaskan selera rendah penonton. Goro-goro digantikan menjadi dagelan yang dibawakan para pelawak secara langsung (live). Bahkan penyanyi dan grup music (modern) juga seringkali ikut ditampilkan, tak cukup hanya pesinden. Akibatnya, ada penonton yang marah kalau penyanyi (dangdut) itu tak mau menyanyikan lagu kesayangan mereka.
Bahkan dramaturgi atau struktur pengadegan yang sesuai pakem juga ditabrak. Goro-goro yang biasanya ditampilkan di tengah cerita, saat pentas di Meteseh kemarin, relative tampil di awal. Hal ini semata dilakukan sekedar memuaskan selera penonton, yang memang tidak ingin menikmati cerita secara utuh. Jadi, selesai goro-goro, yang diganti dagelan secara live, sebagian besar penonton bubar, termasuk walikota Fahriyanto dan jajarannya. Buat para pejabat itu nilai yang dikandung dalam cerita wayang secara utuh mungkin tidaklah penting.
Sesungguhnya pengaruh budaya pop semacam itu sah-sah saja. Karena bagaimana pun juga wayang adalah wujud kebudayaan ‘yang hidup’, senantiasa bergerak mengikuti arus jaman. Namun menjadikan arena di depan layar sebagai sarana parkir adalah sungguh keterlaluan. Jadi, Kang Mbilung, ini juga ‘dosa tambahan’, sekaligus PR buat teman-teman seniman di Magelang untuk mengingatkan para panitia pentas wayang kulit agar lebih layak dalam bertindak.
Rupanya semangat feodal itu juga mewarnai hampir seluruh acara grebeg gethuk keesokan harinya, yang berlangsung di alun-alun Kota Magelang dan sekitarnya. Dimulai dari arak-arakan atau parade budaya, para elite politik ‘kota gethuk’ itu diusung menunggangi rangkaian kereta kencana yang biasa dipakai raja-raja Mataram Baru. Kereta itu secara khusus disewa dari salah seorang bangsawan keraton Jogyakarta.
Para elite Magelang itu, masing-masing didampingi istrinya, mengenakan busana kebesaran raja dan bangsawan keraton, duduk manis di atas kereta-kereta itu. Melalui jendela kereta, mereka mengumbar senyum sembari melambaikan tangan kepada rakyat yang menonton dari pinggir jalan. Yang menggelikan adalah adegan ketika para elite itu melihat atau dilihat oleh penonton yang mereka kenal. Mereka lalu berteriak dan melambai, hingga kepalanya keluar jendela, mungkin ingin menunjukkan diri kalau mereka bagian dari ‘bangsawan Magelang’.
Sementara rahayat cukup mengekor di belakang. Tentu tidak ikut naik kereta kencana, cukup berbaris rapi sembari memunggah gunungan berisi berbagai hasil bumi yang memang merupakan hasil budaya pertanian sekitar Magelang. Cape ? Jangan mengeluh, cape itu memang hak dan kewajiban rahayat…he he.
Sesampainya di alun-alun adegan menggelikan itu pun terus berlanjut. Rombongan ‘raja dan bangsawan Magelang’ itu ditempatkan di panggung tinggi yang didekor bak keraton sungguhan. Di sayap kanan-kirinya, di panggung yang lebih rendah, duduk berjejer para tamu kehormatan. Maka, kemudian adegan bak ‘pisowanan agung’ pun digelar. Raja duduk di singgasana, didampingi sang permaisuri, mendengarkan laporan mahapatih dan senopati utama. Dan seterusnya….

Lalu, dari semua hiruk pikuk itu di mana rakyat kecil berada ?
Rakyat tetap harus dipinggiran (atau dipinggirkan?). Mereka harus puas di belakang gelaran pasukan. Bersijingkat atau saling gendong untuk bisa menyaksikan ‘kethoprak baru’ itu. Memanjat pagar besi pembatas yang memisahkan rakyat dan pejabat. Atau deprok sekedar melepas lelah dan panas yang menyengat.
Saya jadi teringat ‘Sajak Orang Kepanasan’ karya Rendra, yang salah satu baitnya berbunyi:
Karena kami makan akar
dan terigu menumpuk di gudangmu
Karena kami hidup berhimpitan
dan ruangmu berlebihan
Maka kita bukan sekutu

Kepengin ‘nJawani’ tidak identik ‘mbangun keraton’. Menjadi petani Jawa yang bermartabat mungkin lebih terhormat.


NEGASI.

Padahal kalau kita mau menengok sejarah wilayah Kedu Magelang, senantiasa dipenuhi oleh narasi yang bersifat negasi, semangat perlawanan terhadap hegemoni pusat kerajaan. Semangat masyarakat yang tak mudah tunduk oleh kekuatan politik dan senjata. Dari mulai hikayat Dadung Awuk, seorang perwira utama yang harus mati dalam perebutan pengaruh melawan Mas Karebet (Joko Tingkir) dalam babad Pajang. Cerita Simo Lodra atau Macan Tidar melawan utusan keraton bernama Mahesa Jenar. Hingga kisah heroik pemberontakan MMC (Merapi Merbabu Complex).
Atau kisah para perwira yang berasal dari tlatah Dulangmas (Kedu, Magelang, Banyumas) seperti Soedirman, A.Yani, Sarwo Edhie, Gatot Soebroto, dll. Dalam perang kemerdekaan, mereka memilih perjuangan senjata, bergerilya di gunung dan desa-desa, ketimbang harus menyerah kepada balatentara Belanda yang menduduki Jogyakarta seperti yang dilakukan para pemimpin sipil.


Iring-iringan 'bangsawan Magelang' di atas kereta kencana (foto Yusuf Kusuma).


Dalam konteks dinamika kebudayaan tanah air, Magelang juga menempati posisi khusus. Di wilayah ini tumbuh subur berbagai kesenian rakyat, seperti Jathilan/Kuda lumping, Soreng, Warokan, Kubro Siswo, Grasak, hingga Topeng Ireng. Selain sebagai produk budaya gunung yang agraris, berbagai kesenian rakyat itu merupakan negasi terhadap budaya keraton yang mapan dengan tarian model Bedhaya Ketawang, Golek Menak, dll.
Tarian Soreng misalnya, adalah tarian yang gerakannya bersumber dari olah kanuragan para prajurit. Tapi bukan prajurit keraton Mataram, melainkan prajurit Ario Penangsang, yang dikenal sebagai pemberontak lawannya Sutawidjaja (Panembahan Senopati). Kenapa masyarakat Merapi-Merbabu mengadopsi nilai-nilai seni yang berasal dari wilayah Pantura yang jaraknya jauh, bukannya dari keraton Ngayogyakarto Hadiningrat yang relative dekat ? Dari seorang pemberontak bukannya dari pahlawan (pemenang) ? Tentu semangat negasi yang mendasari semuanya itu.
Potensi kesenian rakyat inilah yang dilihat dan dikembangkan oleh Sutanto Mendut, serta diangkatnya ke pentas nasional. Jadi kalau sekarang ini dinamika kesenian rakyat di daerah Magelang terasa gegap gempita tentu tak bisa dilepaskan dari peranan seorang Tanto Mendut.
Dan yang lebih penting kesenian rakyat bagi masyarakat gunung di Magelang sekarang ini telah tumbuh menjadi semacam daya hidup, spirit kemandirian, yang tak mudah goyah oleh hegemoni dan infiltrasi kekuatan dari luar yang bersifat ‘merusak’. Inilah social-engineering yang keberhasilannya diakui secara nasional, bahkan internasional, yang bisa disebut karya monumental Sutanto Mendut.
Ada dua parameter yang kiranya perlu saya sampaikan untuk mengukur spirit kemandirian komunitas gunung di Magelang. Pertama, dinamika kesenian rakyat yang tumbuhkembang di Magelang relative tidak ada campur tangan birokrat atau pemerintah sama sekali. Festival Lima Gunung (F5G), yang diadakan setiap tahun, dan kini memasuki usia ke 10 th, selama ini bisa terlaksana tanpa bantuan dana dari pemerintah. Bahkan setahu saya, selama F5G berlangsung belum pernah ada pejabat pemerintah daerah yang menontonnya. Namun terbukti F5G tetap eksis sebagai agenda budaya penting di Indonesia.
Kedua, bagaimana masyarakat gunung di Magelang mampu bertahan dari infiltrasi gerakan atau kelompok ekstrim kanan yang selama 10 tahun terakhir ini tumbuh subur di berbagai daerah. Bahkan merasuk hingga Jogya dan Solo yang dianggap ‘pusat budaya Jawa’. Salah satu benteng pertahanan itu adalah kekuatan kebudayaan. Di Magelang, seringkali kita menyaksikan bagaimana tokoh agama seperti Gus Yusuf, Romo Kirjito, Romo Sindhunata, Bangte Panyavaro, dan beberapa budayawan/seniman, tentu bersama-sama dan ‘diarahkan’ oleh Sutanto, berada dalam suatu gelanggang atau panggung membangun komunikasi kebudayaan lewat kesenian rakyat.
Jadi mestinya para elite Magelang menyadari hal ini, dan memanfaatkannya untuk membangun komunikasi politik yang cerdas, yang tidak menciptakan jarak dengan masyarakat. Bukannya malah ‘bermain kethoprak’ seperti yang nampak pada perayaan HUT kemarin itu (BERSAMBUNG/ bolinks@2010).