KOMPAS.com/19/10-09 — Untuk mengembangkan pariwisata daerah, pemerintah pusat melalui Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menyediakan anggaran sebesar Rp 130,5 miliar. Dari jumlah itu, 35 persen di antaranya secara khusus dialokasikan kepada pemerintah daerah setempat melalui program Dekonstruksi dan Tugas Pembantuan.
"Ini (anggaran) langsung diserahkan kepada daerah. Mereka yang paling tahu kebutuhannya. Kalau ada sisa juga untuk daerah, tapi dalam bentuk pelatihan dan lain-lain." ujar Winarno Sudjas, Sekretaris Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Senin (19/10) di Jakarta.
Selain itu, Depbudpar tengah menggalakkan pemberdayaan desa wisata. Dalam hal ini, Depbudpar tidak hanya fokus pada jumlah, tapi juga pada persebarannya. "Agar desa wisata tidak hanya di Jawa dan Bali," ucapnya.
Winarno menuturkan, untuk pengembangan desa wisata, Depbudpar mendapat bantuan dana dari Program Nasional Pengembangan Masyarakat Mandiri (PNPM). Desa terpilih akan mendapat Rp 80 miliar sebagai dana pengembangan desa wisata. Setiap daerah mempunyai kesempatan untuk mengajukan diri sebagai desa wisata. Namun, keputusan akhir berada di tangan pemerintah pusat.
Dalam pengembangan desa wisata, Winarno mengatakan bahwa pemerintah pusat akan mengarahkan desa setempat untuk mengolah bahan baku lokal menjadi barang-barang kerajinan atau makanan tradisional. Selain itu, potensi wisata lokal, seperti pertanian dan perhutanan, juga akan terus ditingkatkan. "Semuanya dimaksudkan agar kekayaan alam daerah dikelola oleh warga setempat. Para putra daerah juga akan dilatih menjadi pemandu wisata," katanya. (Rosdianah Dewi).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar